"Meningkatnya jumlah balita terlantar merupakan kegagalan orang tua dalam memberikan pola pengasuhan terhadap anak," demikian dikatakan Direktur Pelayanan Sosial Anak, Harry Hikmat, pada kegiatan Bimtap untuk pekerja Sosial di Batam (28/7) 2010.

"Balita terlantar tentunya akan  menjadi anak negara, diasuh dipanti – panti sosial dan akan tetap berada dibawah pengawasan pemerintah, kalau tidak ditangani secara cepat akan ada oknum – oknum tertentu yang akan memanfaatkan situasi tersebut, Ini menjadi hal yang ironis dan memprihatinkan, seyogyanya ada kesadaran dari semua pihak baik aparat pemerintah maupun  masyarakat betapa pentingnya memperhatikan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi," tuturnya.

Mengangkat tema ‘Akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan untuk Semua’, Musrenbang Kesos tahun ini memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan kesos berkelanjutan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan beraneka latar belakang sosial, budaya, ekonomi. Pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan fokus dari pembahasan alokasi anggaran Kementerian Sosial Tahun 2011.

Pada hari Senin s/d Kamis, tanggal 19 s/d 22 Juli 2010 Direktorat PPSDS Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial mengadakan Kegiatan Temu Koordinasi Pelaksaan Program antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertempat di Hotel Grand Quality, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 33 Provinsi ditambah dengan peserta dari pusat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Ditjen Banjamsos, Drs. Mardi, dan didalam arahannya beliau menitikberatkan pada usaha pemerintah pusat maupun darah dalam merumuskan dan membuat model atau format terhadap upaya peningkatan kinerja dan pengembangan program kerja PPSDS. Selain itu, Sekretaris berharap melalui kegiatan ini , para peserta juga dapat mencari terobosan dan menajamkan prioritas program dalam rangka meningkatkan Usaha Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kinerja, peran dan pengawasan pelaksanaan UU No.22 Tahun 1954 tentang Undian. Upaya seperti ini perlu teris menerus dilakukan sebagai respon terhadap makin maraknya tindak penipuan berkedok undian yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat.

---

Tidak ada satu negarapun yang siap menghadapi bencana, maka kita harus mengurangi resiko bencana. Melalui UU No 24 tahun 2007, peran serta Kementerian Sosial RI dalam penaggulangan bencana mengalami perubahan yang berimbas kepada tupoksi termasuk kepada Tagana. Maka perubahan tersebut perlu kita sikapi dengan profesionalisme, demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial dalam arahannya pada Kegiatan Pemantapan Pembina Tagana Angkatan I di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 Juli 2010.