PROGRAM KERJA 100 HARI DEPARTEMEN SOSIAL RI TAHUN 2009/2010
Media Center Depsos, Selasa, 10 November 2009

Program Kerja 100 Hari Departemen Sosial Tahun 2009/2010 itu dibuat mengacu kepada isu kesejahteraan rakyat, dengan Departemen Sosial sebagai lembaga yang memimpin (leading sector). Dalam menyusun program, Departemen Sosial mengacu pada UU Kesos No. 11 Tahun 2009. Di situ disebutkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Garis besar program kerja 100 hari itu sebagai berikut:

1. Memperkuat dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk meningkatkan aksesibilitas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan. Sasaran yang dituju  berupa menyelesaikan penyaluran bantuan sosial PKH tahap III tahun 2009 kepada 720.000 RTSM dan tahun 2010 kepada 50.000 RTSM.
2. Menyelesaikan pemulangan pekerja migran yang bermasalah khususnya yang bekerja di Malaysia. Target yang akan dipenuhi antara lain memulangkan 29.818 orang pekerja migran bermasalah.
3. Memberikan bantuan kepada Lanjut Usia terlantar melalui Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU terlantar sebesar Rp. 300.000/orang/bulan dengan target sasaran 10.000 orang
4. Bantuan sosial kepada penyandang cacat berat Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC)       sebesar Rp.300.000/orang/bulan dengan target sasaran 17.000 orang. Selain program tersebut di atas, terdapat pula penyaluran Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) kepada 3.907 Kube di 80 kabupaten/Kota di 32 Provinsi, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.346 Unit serta sarana lingkungan (Sarling) 40 Unit di 13 Provinsi, penyaluran dana stimulan program lanjutan KUBE-LKM di 15 Kab/Kota pada 11 Provinsi.

Departemen Sosial juga akan menyerahkan bantuan pemberdayaan keluarga anak jalanan di DKI Jakarta. Bantuan ini diberikan dalam rangka mendukung Jakarta Bebas Anak Jalanan. Kegiatan ini merupakan program terbaru yang akan mulai dilaksanakan pada awal Desember 2009, sebagai bentuk program perlindungan anak. Pada awal kegiatan akan diberikan bantuan sebesar Rp 247.500.000,- untuk 165 KK.

Departemen Sosial juga akan memperkuat sistem penanggulangan bencana. Untuk itu akan dilakukan distribusi kendaraan operasional penanggulangan bencana dan penambahan alokasi buffer stock daerah secara reguler ke gudang provinsi.