Para politisi dan pemerintah masih saja disibukkan oleh perdebatan mengenai validitas angka-angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.

Bank Dunia pada 2007 menggunakan ukuran US$ 2 -PPP (purchasing power parity )/kapita/hari . Dengannya angka kemelaratan mencapai 105,3 juta jiwa (45,2%) atau lebih rendah dari angka pada 2006 yang mencapai 113,8 juta jiwa (49,6%).

BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 mencapai 39,05 juta (17,75 persen) atau meningkat sebesar 3,95 juta dari data tahun sebelumnya.

Ukuran kemiskinan yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dengan standar Bank Dunia, ternyata secara empiris acap kali "tidak bisa atau kurang tepat" menjelaskan fenomena kemiskinan. Terutama, membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan.

Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank Dunia didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), di mana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.

Namun terbukti, tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Sen Poverty Index (SPI) yang merupakan formula untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tidak mampu mengukur tingkat kesejahteraan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan prosentase penduduk miskin, melainkan dimensi yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan seberapa parah kemiskinan tersebut.

Data kemiskinan yang baik dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Pengukuran kemiskinan yang dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin [elin]